Ketika Kekuasaan Membentuk Kepribadian

Kajian Psikologi Klinis dan Psikologi Kepemimpinan tentang Bahaya Kekuasaan Tanpa Koreksi

admin

- Redaksi

Minggu, 20 September 2026 - 00:30 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan
+ Donasi

Kajian Psikologi Klinis dan Psikologi Kepemimpinan tentang Bahaya Kekuasaan Tanpa Koreksi. (FOTO : Dok. Istimewa)

Kajian Psikologi Klinis dan Psikologi Kepemimpinan tentang Bahaya Kekuasaan Tanpa Koreksi. (FOTO : Dok. Istimewa)

Jika Orang Seperti Ini Menjadi Pemimpin Negara

Persoalannya menjadi jauh lebih serius karena konsekuensi keputusan seorang pemimpin negara tidak berhenti pada dirinya sendiri.

Kekuasaan politik yang sangat besar, apabila bertemu dengan overconfidence, intoleransi terhadap kritik, kebutuhan akan pengakuan berlebihan, rendahnya empati, serta lingkungan yang hanya mengatakan “ya”, secara institusional dapat meningkatkan risiko keputusan yang kurang terkoreksi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karena itu, persoalan terpenting bukan menebak kesehatan mental seorang pemimpin.

Yang lebih aman bagi suatu negara adalah membangun sistem yang tetap bekerja sekalipun pemimpinnya memiliki kelemahan manusiawi.

Demokrasi dan tata kelola modern seharusnya tidak bergantung pada asumsi bahwa pemimpin selalu bijaksana.

Ia membutuhkan rem terhadap kekuasaan.

Mekanismenya dapat mencakup:

  • pembatasan masa kekuasaan;
  • pembagian kekuasaan dan checks and balances;
  • penasihat profesional yang berani menyampaikan pendapat berbeda;
  • kebebasan akademik dan pers;
  • pengawasan parlemen dan lembaga hukum;
  • proses pengambilan keputusan berbasis data;
  • mekanisme red team yang secara khusus mencari kelemahan suatu keputusan;
  • rotasi jabatan;
  • perlindungan bagi pemberi kritik dan whistleblower;
  • serta budaya organisasi yang membedakan antara loyalitas kepada pemimpin dan loyalitas kepada negara.

Kekuasaan Membutuhkan Koreksi

Prinsip yang dapat ditarik dari pengalaman tersebut sebenarnya sederhana:

Kekuasaan yang sehat bukan kekuasaan yang tidak pernah dibantah. Kekuasaan yang sehat adalah kekuasaan yang menyediakan ruang agar pemegang kekuasaan dapat dikoreksi.

Sebab, manusia yang terlalu lama hanya mendengar “Siap, benar” berisiko semakin sulit mendengar “Mohon izin, keputusan ini keliru.”

Pada tingkat negara, mekanisme koreksi tersebut menjadi semakin penting. Mekanisme itu membantu memastikan bahwa kelemahan manusiawi seorang pemegang kekuasaan tidak berkembang menjadi kesalahan kebijakan yang harus ditanggung oleh jutaan orang.

Jadi, pelajaran dari pola “Komandan → Staf → Komandan → Staf” bukan bahwa seorang komandan pasti mengalami gangguan jiwa apabila terlalu lama memimpin.

Pelajaran yang lebih kuat secara ilmiah adalah:

“Setiap pemegang kekuasaan memerlukan periode, lingkungan, dan sistem yang memaksanya kembali mendengar, dikritik, diuji, dan berhadapan dengan kenyataan. Sebab, kekuasaan tanpa koreksi bukan hanya dapat mengubah cara seseorang memimpin—ia juga dapat mengubah cara seseorang melihat dirinya sendiri.”

Referensi

World Health Organization (WHO)ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Requirements.

PubMed Central — Kajian ilmiah mengenai Hubris Syndrome.

Penulis : Laksma TNI (Purn.) Jaya Darmawan

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: HaikunNews

Berita Terkait

Iran Menemukan Titik Lemah Mematikan Militer AS, Financial Times Inggris Mengonfirmasi-Di Balik Teheran Tampaknya Ada Arahan dari Sosok Ahli!
Strategi Korektif Nasional untuk Memutus Kezaliman Struktural: Jalan Amanah, Keadilan, dan Keberanian Moral (Seri-3)
Membangkitkan Keberanian Moral Orang Baik dalam Menghadapi Kezaliman Struktural
Apakah Indonesia Masih Berdaulat. Dari “Uang Republik Indonesia” ke “Uang Bank Indonesia”: Jejak Sunyi Hilangnya Kedaulatan Moneter Bangsa
PERANG DI BAWAH KUBAH: Paradoks Starlink: Ketika “Satelit” Elon Musk Ditaklukkan oleh Fisika Atmosfer dan Logika Perang Darat Iran
Transportasi Perkotaan Indonesia dalam Paradigma Profetik
PERINGATAN ZAMAN : Sangkan Paraning Dumadi sebagai Kompas Ontologis–Etis di Era “Kuantum”: Dari Krisis Makna ke Kebangkitan Amanah (Seri 1)
Mengikat Konstitusi dengan Nilai Langit: Amandemen Konstitusi untuk Menegakkan Negara Hukum yang Berbasis Kebenaran dan Keadilan (Seri-1)
Berita ini 51 kali dibaca
Dilarang Mengambil dan/atau Menayangkan Ulang Sebagian Atau Keseluruhan Artikel di atas untuk Konten Akun Media Sosial Komersil Tanpa Seizin Redaksi HaikunNews.Id.

Berita Terkait

Minggu, 20 September 2026 - 00:30 WIB

Ketika Kekuasaan Membentuk Kepribadian

Jumat, 13 Maret 2026 - 18:46 WIB

Iran Menemukan Titik Lemah Mematikan Militer AS, Financial Times Inggris Mengonfirmasi-Di Balik Teheran Tampaknya Ada Arahan dari Sosok Ahli!

Sabtu, 7 Februari 2026 - 08:10 WIB

Strategi Korektif Nasional untuk Memutus Kezaliman Struktural: Jalan Amanah, Keadilan, dan Keberanian Moral (Seri-3)

Sabtu, 7 Februari 2026 - 07:52 WIB

Membangkitkan Keberanian Moral Orang Baik dalam Menghadapi Kezaliman Struktural

Minggu, 1 Februari 2026 - 12:23 WIB

Apakah Indonesia Masih Berdaulat. Dari “Uang Republik Indonesia” ke “Uang Bank Indonesia”: Jejak Sunyi Hilangnya Kedaulatan Moneter Bangsa

Berita Terbaru

Kajian Psikologi Klinis dan Psikologi Kepemimpinan tentang Bahaya Kekuasaan Tanpa Koreksi. (FOTO : Dok. Istimewa)

Republik

Ketika Kekuasaan Membentuk Kepribadian

Minggu, 20 Sep 2026 - 00:30 WIB

Indonesia Harus Belajar dari Iran. (FOTO : Haikun)

Editorial

Indonesia Harus Belajar dari Iran

Sabtu, 19 Sep 2026 - 16:24 WIB