Di sebuah negara kepulauan yang katanya gemar gotong royong, ada satu benda paling misterius sepanjang sejarah republik: selembar ijazah seorang presiden.
Benda itu begitu sakti, hingga:
* polisi sibuk,
* jaksa tegang,
* hakim serius,
* aktivis masuk penjara,
* kampus ketakutan,
* dan rakyat… ya, rakyat cuma disuruh percaya.
Ijazahnya sendiri?
Oh, jangan manja.
Itu barang langka, Bung.
Lebih susah ditemukan daripada Badak Jawa.
Drama 10 Tahun: Nasional Tapi Tidak Rasional
Kasus ini sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun, menjadikannya salah satu sinetron terpanjang setelah Tukang Bubur Naik Haji.
Ibarat tayangan religi Ramadhan, setiap tahun selalu ada episode baru:
* Ada yang bertanya → ditangkap.
* Ada yang meneliti → diperiksa.
* Ada yang membandingkan foto → dibungkam.
* Ada yang menganalisis format ijazah → tiba-tiba tersandung pasal karet.
Sementara itu, dokumen yang bisa mengakhiri drama dengan pertunjukan lima menit di depan kamera tetap diperlakukan seperti rahasia negara paling sensitif.
Mungkin lebih sensitif daripada harga BBM.
UGM: Dari Kampus Kerakyatan Menjadi Kampus Kebingungan
Di tengah panggung sandiwara ini, UGM—kampus yang pernah menjadi kebanggaan intelektual Jawa—tiba-tiba terlihat seperti operator parkir:
“Masuk sini boleh, keluar kapan ya? Tergantung bos besar.”
Pihak kampus bergantian memberikan pernyataan:
* Ada yang bilang Jokowi lulus,
* ada yang bilang tidak,
* ada dosen bicara,
* lalu dosennya menarik ucapan,
* lalu pernyataan diperbaiki,
* lalu diperhalus lagi,
* sampai akhirnya publik bingung: ini kampus atau dapur politik?
Kasihan UGM,
ketika gelar akademiknya lebih stabil daripada penjelasan mereka sendiri.
Aparat Hukum: Lembut ke yang Berkuasa, Garang ke yang Bertanya
Di negara yang katanya demokratis,
bertanya soal ijazah presiden bisa membuat Anda:
* diperiksa,
* ditangkap,
* dijadikan tersangka,
* bahkan dipenjara.
Padahal yang ditanya hanyalah selembar kertas.
Andaikan aparat hukum menjaga perbatasan negara seketat menjaga foto ijazah,
mungkin kita sudah jadi macan Asia.
Tapi sayangnya, kita hanya macan kertas.
Mirip ijazah yang diperdebatkan itu.
Kalau Asli, Tunjukkan. Kalau Tidak Ditunjukkan, Jangan Marah Kalau Ada yang Bertanya.
Ini logikanya seperti ini:
* orang nanya KTP Anda, Anda keluarkan KTP; selesai.
* orang nanya sertifikat rumah Anda, Anda tunjukkan; selesai.
* orang nanya ijazah presiden, negara mengerahkan pasal pencemaran nama baik.
Aneh, bukan?
Selembar dokumen yang katanya “asli dan sah” dijaga lebih kuat daripada emas di Bank Indonesia.
Logika yang sehat bertanya:
“Kalau benar lulus UGM tahun 1985, apa sulitnya menunjukkan?”
Mungkin sulit.
Mungkin sangat sulit.
Mungkin lebih sulit daripada membangun IKN.
Energi Bangsa yang Terbuang Percuma
Bayangkan:
10 tahun x
ribuan jam debat publik x
puluhan orang dipidanakan x
kampus dibikin bingung x
aparat hukum difungsikan sebagai satpam ijazah
Energi nasional terbuang sia-sia.
Seperti kata seorang netizen bijak di grup WA:
“Mana ada kekuasaan boleh kalah dari akal sehat?”
Ah, benar juga.
Di republik ini, akal sehat sering dianggap oposan.
Penutup: Ijazah Adalah Simbol, Bukan Sekedar Kertas
Ini bukan sekadar soal kuliah di UGM atau tidak. Ini soal kepemimpinan yang menolak transparansi,
institusi pendidikan yang gamang,
dan hukum yang bekerja seperti tukang parkir: siapa yang punya kuasa, dia yang dapat tempat terbaik.
Di tengah semuanya, rakyat hanya ingin kepastian.
Bukan kepastian hukum—itu terlalu mewah.
Cukup kepastian bahwa negara ini masih punya keberanian untuk mengatakan:
“Benar ya benar, salah ya salah.”
Sayangnya,
hingga hari ini,
ijazah itu masih menghilang entah ke mana.
Mungkin sedang skripsian ulang.
Siapa tahu.
Penulis : Drs. Suripno. Mstr
Editor : Redaksi
Sumber Berita: haikunnews.id
