JAMBI — Persoalan angkutan batubara di Sungai Batanghari, Provinsi Jambi, kini berkembang menjadi isu nasional setelah surat permohonan audiensi yang diajukan Aliansi Masyarakat Peduli Batubara dan Sungai Batanghari Jambi (AMP Bara Bahari Jambi) kepada KSOP/T Syahbandar Talang Duku hingga kini belum memperoleh tanggapan resmi.
Padahal, surat tersebut memuat berbagai temuan serius terkait keselamatan pelayaran, dugaan lemahnya pengawasan negara, potensi kerugian negara, hingga indikasi adanya pungutan di luar ketentuan yang berlaku dalam aktivitas angkutan sungai dari wilayah hulu menuju Pelabuhan Talang Duku Jambi.
Situasi ini memicu perhatian luas karena Sungai Batanghari merupakan salah satu jalur vital distribusi batubara di Sumatera yang setiap hari dipadati kapal tug boat dan tongkang bermuatan ribuan ton batubara.
Ketua AMP Bara Bahari Jambi, Jhon Herman, menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan fungsi sosial kontrol sesuai amanat Undang-Undang Pelayaran, namun sangat disayangkan hingga saat ini belum ada respons konkret dari pihak otoritas pelabuhan.
“Kami menyampaikan persoalan keselamatan publik dan tata kelola negara. Namun surat audiensi yang kami kirimkan belum juga ditanggapi. Padahal persoalan di Sungai Batanghari sudah sangat kompleks dan berpotensi menimbulkan masalah besar,” ujarnya.
Penulis : Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla.
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: haikunnews.id
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
