Polemik Angkutan Batubara Sungai Batanghari Jambi Menjadi Sorotan Nasional

AMP Bara Bahari Jambi Desak Kementerian Perhubungan, Kemenkeu, hingga Aparat Penegak Hukum Turun Tangan

admin

- Redaksi

Senin, 25 Mei 2026 - 22:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Polemik Angkutan Batubara Sungai Batanghari Jambi Menjadi Sorotan Nasional. (FOTO : Dok. HN)

Polemik Angkutan Batubara Sungai Batanghari Jambi Menjadi Sorotan Nasional. (FOTO : Dok. HN)

KEMENTERIAN KEUANGAN DIMINTA TURUN TANGAN

Persoalan ini kini dinilai tidak hanya menjadi domain Kementerian Perhubungan, tetapi juga harus melibatkan:

* Kementerian Keuangan RI
* Direktorat Jenderal Pajak
* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
* BPK RI
* PPATK
* KPK
* Kementerian ESDM
* Kementerian Lingkungan Hidup
* Kementerian Dalam Negeri
* Bakamla RI
* Polairud
* TNI AL

Hal tersebut karena aktivitas angkutan batubara sungai menyangkut:

* keselamatan pelayaran,
* penerimaan negara,
* potensi kebocoran pajak dan retribusi,
* kerusakan lingkungan,
* keselamatan infrastruktur publik,
* hingga tata kelola sumber daya alam nasional.

SUNGAI BATANGHARI DI AMBANG KRISIS

Masyarakat Jambi kini semakin khawatir melihat padatnya lalu lintas tug boat dan tongkang batubara di Sungai Batanghari. Selain memperbesar risiko kecelakaan pelayaran, aktivitas tersebut juga dinilai mempercepat kerusakan ekosistem sungai dan mengancam kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sungai.

Sejumlah kalangan bahkan menilai Sungai Batanghari perlahan berubah menjadi jalur industri batubara tanpa pengawasan yang memadai.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya potensi kecelakaan besar yang mengintai, tetapi juga potensi konflik sosial, kerusakan lingkungan permanen, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pengawasan negara.

DESAKAN AUDIT NASIONAL

AMP Bara Bahari Jambi mendesak pemerintah pusat segera melakukan audit nasional terhadap seluruh sistem angkutan batubara Sungai Batanghari, meliputi:

1. Audit legalitas kapal dan tongkang.
2. Audit keselamatan pelayaran.
3. Audit kontribusi pajak dan PNBP.
4. Audit potensi PAD Provinsi Jambi.
5. Audit dugaan pungutan ilegal.
6. Evaluasi total sistem pengawasan sungai.
7. Penertiban kapal-kapal yang melanggar aturan.
8. Pembentukan pengawasan terpadu lintas kementerian dan aparat hukum.

Publik kini menunggu keberanian pemerintah pusat untuk mengambil langkah nyata sebelum persoalan di Sungai Batanghari berkembang menjadi krisis nasional yang lebih besar.

Penulis : Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla.

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: haikunnews.id

Berita Terkait

Unifying the World Through Soccer: The Global Impact of the World Cup
Exploring Bandung’s Natural Wonders: From Volcanic Landscapes to Majestic Waterfall
Berita ini 204 kali dibaca
Dilarang Mengambil dan/atau Menayangkan Ulang Sebagian Atau Keseluruhan Artikel di atas untuk Konten Akun Media Sosial Komersil Tanpa Seizin Redaksi HaikunNews.Id.

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 22:56 WIB

Polemik Angkutan Batubara Sungai Batanghari Jambi Menjadi Sorotan Nasional

Kamis, 30 Maret 2023 - 20:15 WIB

Unifying the World Through Soccer: The Global Impact of the World Cup

Selasa, 28 Maret 2023 - 16:24 WIB

Exploring Bandung’s Natural Wonders: From Volcanic Landscapes to Majestic Waterfall

Berita Terbaru

ILUSTRASI : Iran Ancam Kobarkan Perang Lebih Dahsyat Setelah Kapal Tankernya Diserang AS di Perairan Hormuz. (GRAFIS : HAIKUNNEWS.ID)

Internasional

Teluk Persia di Ambang Ledakan Besar

Minggu, 10 Mei 2026 - 23:20 WIB