KEMENTERIAN KEUANGAN DIMINTA TURUN TANGAN
Persoalan ini kini dinilai tidak hanya menjadi domain Kementerian Perhubungan, tetapi juga harus melibatkan:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
* Kementerian Keuangan RI
* Direktorat Jenderal Pajak
* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
* BPK RI
* PPATK
* KPK
* Kementerian ESDM
* Kementerian Lingkungan Hidup
* Kementerian Dalam Negeri
* Bakamla RI
* Polairud
* TNI AL
Hal tersebut karena aktivitas angkutan batubara sungai menyangkut:
* keselamatan pelayaran,
* penerimaan negara,
* potensi kebocoran pajak dan retribusi,
* kerusakan lingkungan,
* keselamatan infrastruktur publik,
* hingga tata kelola sumber daya alam nasional.
SUNGAI BATANGHARI DI AMBANG KRISIS
Masyarakat Jambi kini semakin khawatir melihat padatnya lalu lintas tug boat dan tongkang batubara di Sungai Batanghari. Selain memperbesar risiko kecelakaan pelayaran, aktivitas tersebut juga dinilai mempercepat kerusakan ekosistem sungai dan mengancam kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sungai.
Sejumlah kalangan bahkan menilai Sungai Batanghari perlahan berubah menjadi jalur industri batubara tanpa pengawasan yang memadai.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya potensi kecelakaan besar yang mengintai, tetapi juga potensi konflik sosial, kerusakan lingkungan permanen, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pengawasan negara.
DESAKAN AUDIT NASIONAL
AMP Bara Bahari Jambi mendesak pemerintah pusat segera melakukan audit nasional terhadap seluruh sistem angkutan batubara Sungai Batanghari, meliputi:
1. Audit legalitas kapal dan tongkang.
2. Audit keselamatan pelayaran.
3. Audit kontribusi pajak dan PNBP.
4. Audit potensi PAD Provinsi Jambi.
5. Audit dugaan pungutan ilegal.
6. Evaluasi total sistem pengawasan sungai.
7. Penertiban kapal-kapal yang melanggar aturan.
8. Pembentukan pengawasan terpadu lintas kementerian dan aparat hukum.
Publik kini menunggu keberanian pemerintah pusat untuk mengambil langkah nyata sebelum persoalan di Sungai Batanghari berkembang menjadi krisis nasional yang lebih besar.
Penulis : Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla.
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: haikunnews.id
