JAKARTA, 22 September 2026 — PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen memperkuat pengamanan pasokan BBM dan LPG nasional untuk mengantisipasi dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dan ketersediaan minyak mentah. Agar langkah strategis ini berjalan cepat dan akuntabel, Pertamina Patra Niaga melakukan konsultasi intensif dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperkuat tata kelola pengambilan keputusan.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa situasi darurat sama sekali bukan alasan untuk melonggarkan pengawasan.
“Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin diperketat,” ujar Ega. Ia memastikan bahwa setiap keputusan dalam mengamankan pasokan energi didasarkan pada kebutuhan yang jelas, melalui persetujuan berjenjang, memiliki dokumentasi yang lengkap, serta diawasi lewat mekanisme pengendalian yang transparan. “Ketahanan energi harus dijaga, dan integritas tidak boleh dikompromikan,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyatakan bahwa kecepatan dalam merespons situasi dan kepatuhan terhadap tata kelola harus berjalan beriringan.
“Kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan. Yang terpenting adalah setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang terukur, proses yang transparan, serta dokumentasi yang memadai,” tegas Aminudin.
Melalui sinergi ini, Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa seluruh upaya menjaga ketersediaan BBM dan LPG untuk masyarakat luas akan selalu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan integritas yang tinggi.
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pertamina Patra Niaga
