3. Senat AS Sahkan Kesepakatan Akhiri Penutupan Pemerintah
Pada 12 November 2025 dilaporkan bahwa Senat Amerika Serikat (AS) akhirnya meloloskan paket pendanaan pemerintah untuk mengakhiri penutupan pemerintahan. Pemungutan suara berakhir dengan hasil 60-40 setelah berminggu-minggu terjasi kebuntuan politik.
Kesepakatan itu dicapai dikarenakan kerja sama bipartisan antara sekelompok senator lintas partai dan Pemimpin Mayoritas, John Thune. RUU tersebut harus disetujui oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden AS, Donald Trump, sebelum pemerintahan dibuka kembali. Ketua DPR AS, Mike Johnson, menyatakan bahwa pemungutan suara di DPR bisa dilakukan paling cepat pada 12 November 2025.
Pengesahan di Senat AS itu menandakan potensi penutupan pemerintahan berakhir akhir minggu ini, dan diperkirakan Presiden AS akan menekan anggota Partai Republik, yang sebelumnya menolak mendukung paket tersebut. Selain itu, diperkirakan juga beberapa anggota Partai Demokrat yang moderat di DPR AS, akan memberikan dukungan walaupun berbeda dengan pimpinan partainya. Kesepakatan itu juga menjamin pegawai Federal yang diberhentikan akan dipekerjakan kembali dan menerima gajinya yang tertunda selama terjadi penutupan pemerintahan.
Lembaga pemerintah diwajibkan memberi pemberitahuan tertulis ke Kongres AS tentang pembatalan surat PHK dan rincian gaji yang dibayarkan. Selain itu, kesepakatan melarang adanya pemecatan di lembaga pemerintah hingga akhir Januari 2025. John Thune menyerukan agar tidak memperlama penderitaan akibat penutupan pemerintahan. Penutupan tersebut telah menyebabkan ribuan penerbangan tertunda, dan pembatalan bantuan pangan Federal, serta kekacauan layanan publik. Oleh karena itu, seluruh senator – baik Partai Demokrat, maupun Partai Republik – untuk segera memberikan bantuan kepada rakyat.
4. Ledakan Ranjau, Thailand Tangguhkan Kesepakatan Damai dengan Kamboja
Pada 12 November 2025 dilaporkan bahwa Pemerintah Thailand menangguhkan pelaksanaan kesepakatan damai yang ditengahi Amerika
Serikat (AS) dengan Pemerimtah Kamboja setelah ledakan ranjau di perbatasan – tepatnya di Provinsi Sisaket, Thailand – yang melukai dua
tentara Thailand. Perdana Menteri (PM) Thailand, Anutin Charnvirakul, mengumumkan, semua tindakan dalam gencatan senjata akan dihentikan hingga Kamboja memenuhi tuntutan negaranya. Menurut Anutin Charnvirakul, permusuhan terhadap keamanan nasional Thailand belum berkurang seperti yang diharapkan. Hingga saat ini,
Pemerintah Kamboja belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan PM Thailand. Menteri Pertahanan Thailand, Natthaphon Narkphanit, menyebutkan bahwa pihaknya masih menyelidiki apakah ranjau tersebut baru dipasang. Pemerintah Thailand sebelumnya juga menuduh Kamboja melanggar perjanjian dengan menanam ranjau baru, tetapi tuduhan itu dibantah oleh Pemerintah Kamboja. Ledakan serupa dilaporkan telah terjadi sebelum dan sesudah kesepakatan, menandakan ketegangan yang masih berlanjut.
Dalam perjanjian gencatan senjata, Pemerintah Thailand diwajibkan membebaskan 18 tentara Kamboja serta menyingkirkan senjata berat dan ranjau di sepanjang perbatasan. Namun, Pemerintah Thailand menunda pembebasan para tentara Kamboja yang semula dijadwalkan minggu ini. Meskipun kedua pihak melaporkan adanya kemajuan dalam penghapusan senjata,
Pemerintah Thailand menuduh pihak Kamboja menghambat proses pembersihan ranjau. Pemerintah Kamboja menyatakan tetap berkomitmen terhadap seluruh isi kesepakatan, dan mendesak Pemerintah Thailand untuk segera membebaskan tentaranya. Sebagai catatan, Thailand dan Kamboja sebelumnya menandatangani perjanjian gencatan senjata di sela KTT ASEAN di Malaysia pada bulan Oktober 2025.
Kesepakatan itu dicapai setelah sengketa wilayah antara kedua negara yang memicu bentrokan selama lima hari pada bulan Juli 2025. Bentrokan tersebut menewaskan sedikitnya 43 orang dan memaksa lebih dari 300.000 warga sipil mengungsi dari daerah perbatasan.
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Kementerian Luar Negeri
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
