JENEWA (9 Januari 2026) – Indonesia kembali mengukir sejarah di panggung diplomasi internasional. Mulai Januari 2026, Indonesia resmi mengemban amanat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Momentum ini terasa spesial karena bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Proses Terpilihnya Indonesia
Penetapan ini dilakukan secara resmi dalam pertemuan organisasional pertama Dewan HAM PBB di Jenewa pada 8 Januari 2026. Indonesia terpilih setelah mendapat dukungan penuh dari negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG). Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras diplomasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri RI, melibatkan seluruh perwakilan diplomatik di Jakarta, Jenewa, hingga New York.
Kepemimpinan di Tangan Diplomat Senior
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Beliau merupakan diplomat senior yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Misi Utama: “A Presidency for All”
Dengan tema “A Presidency for All”, Indonesia berkomitmen untuk:
- Objektif & Inklusif: Memimpin sidang secara transparan dan tidak memihak (imparsial).
- Jembatan Dialog: Membangun kepercayaan dan memperkuat dialog antar-kawasan serta pemangku kepentingan.
- Kredibilitas Global: Menjaga efektivitas kerja Dewan HAM dalam sistem multilateral.
Rekam Jejak yang Solid
Ini adalah kali pertama Indonesia menjabat sebagai Presiden sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006. Kepercayaan dunia ini didasarkan pada rekam jejak Indonesia yang konsisten, di antaranya:
- 6 Kali menjadi anggota Dewan HAM PBB.
- 2 Kali menjabat Wakil Presiden Dewan HAM PBB (2009 dan 2024).
- Pernah Menjadi Ketua Komisi HAM PBB (lembaga pendahulu) pada tahun 2005.
Melalui kepemimpinan ini, Indonesia siap membuktikan perannya sebagai kekuatan penengah yang konstruktif dalam memajukan isu HAM di level global.**
Penulis : Redkasi
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Siaran Pers Kemenlu RI
